Cegah Korupsi dengan Legalisasi Aset Daerah

Purworejo, chronosradio.com – Sebanyak 46 bidang tanah milik Pemerintah Kabupaten Purworejo resmi tersertifikat. Legalisasi aset daerah tersebut menjadi salah satu upaya untuk mencegah munculnya peluang korupsi dan penyalahgunaan aset.

Demikian disampaikan oleh Bupati Purworejo, Agus Bastian, usai menerima sertifikat tanah aset Pemerintah Kabupaten Purworejo dari Kepala Kantor Pertanahan Purworejo, di kantor Sekretariat Daerah setempat, beberapa waktu lalu.

Menurut Bupati Agus, sertifikat tanah sebagai bukti kepemilikan sah atas tanah mutlak dimiliki individu dan lembaga untuk menghindari permasalahan sengketa tanah. Klaim kepemilikan tanah oleh lebih dari satu pihak bisa terjadi karena aset tanah bersifat sangat strategis dan nilainya mengalami kenaikan, dari waktu ke waktu.

Dengan adanya sertifikat, lanjut bupati, keberadaan lahan milik daerah dapat terdata dan terjaga dengan baik. Karenanya, Pemkab Purworejo perlu mengatur pemanfaatan dan mengamankan tanah negara sesuai peruntukannya, sekaligus mempersempit ruang korupsi.

Diungkapkan, belum seluruh aset tanah milik Pemkab Purworejo bersertifikat. Dari 3.125 bidang tanah yang dimiliki, baru 1.400 bidang yang bersertifikat, sedangkan 1.725 bidang belum bersertifikat.

“Upaya penyertifikatan tanah perlu dintensifkan lagi karena sertifikat merupakan langkah pengamanan secara hukum atas aset. Apalagi, sudah ada MOU antara Pemda Purworejo dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo,” ujarnya.

Lebih lanjut, upaya mendaftarkan hak melalui Kantor Pertanahan juga memerlukan keterlibatan langsung dari pemangku kepentingan, baik pada perangkat daerah, kecamatan, desa, maupun masyarakat. Penyebabnya, perencanaan makro terhadap pemanfaatan tanah negara membutuhkan peran langsung dari para pemangku kepentingan, terutama terhadap tanah negara yang berlokasi di pesisir pantai yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan Australia. Selain itu juga, tanah di daerah lereng pegunungan, yang dapat dimanfaatkan untuk penanggulangan bencana tanah longsor.

See also  Kilang Pertamina Cilacap Kembali Inisiasi Donor Plasma Konvalesens

Agus berharap, upaya penyertifikatan seluruh aset tanah milik Pemkab Purworeko dapat lebih dipercepat. Selain itu, pendataan dan identifikasi terhadap tanah negara harus dilakukan secara rutin.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purworejo, Andri Kristanto, menjelaskan, perkembangan pesat yang terjadi di Indonesia khususnya di Kabupaten Purworejo tentunya tidak bisa dilepaskan dengan adanya kepastian hukum atas tanah.

“Kepastian hukum hak atas tanah ini sering kali bisa berpotensi memicu terjadinya sengketa dan perseteruan atas lahan dikalangan masyarakat. Ini membuktikan pentingnya sertifikat tanah ini sebagai tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki,” katanya.

Dikatakan Andri, sertifikat tanah aset milik Pemkab Purworejo yang diserahkan tersebut berada di wilayah Kecamatan Ngombol, Purwodadi, Banyuurip, Bayan, dan Kutoarjo.

“Kami berharap, serifikat ini bisa dipergunakan, disimpan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya karena ini merupakan dokumen penting,” imbuhnya. [PemprovJateng]

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*