Dorong Pengembangan Bambu, Deputi Nani Datangi NTT

Kupang, chronosradio.com – Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi melalui Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan mendorong pelaksanaan program pengembangan bambu terintegrasi di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dorongan tersebut ditunjukan saat kunjungan kerja Tim Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan ke Kabupaten Ngada (04-03-2022).

Dalam kesempatan ini Deputi Nani melakukan kunjungan bersama-sama dengan Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian KUMKM Drs. Supomo, Ak, MM, Sekretaris Ditjen Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK, Ir. Misran, MM, Sesdep Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Sesdep Deputi Bidang Koordinasi Sumberdaya Maritim, Perwakilan Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia Bambang Supriyambodo, dan Kepala Balai PSKL Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara. Rombongan diterima oleh Ketua Tim Penggerak PKK NTT Julie Sutrisno Laiskodat, Bupati Ngada Andreas Paru, Bupati Nagekeo Johanes Don Bosco, Kadis LHK NTT, dan Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa NTT serta jajaran Yayasan Bambu Lestari selaku mitra pemerintah daerah dalam pengembangan bambu di NTT ini.

Kunjungan diawali menuju Desa Mengerunda untuk melihat persemaian bambu yang dikelola oleh masyarakat Mama-Mama Bambu dan dilanjutkan ke Desa Nginamanu untuk melihat lokasi penganyaman bambu.

“Saya senang sekali melihat Mama-mama pengrajin di sini yang secara tidak langsung turut berkontribusi untuk menyelamatkan iklim dunia melalui pemanfaatan dan pengolahan bambu menjadi barang yang bernilai tambah,” ungkap Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Nani Hendiarti.

Diskusi serta masukan dari pengrajin mengarah kepada dibutuhkannya alat, modal, dan pendampingan untuk mendorong produksi pengembangan produk bambu. Selain itu, para pengrajin meminta untuk membuka pangsa pasar yang lebih luas, sehingga pekerjaan yang mereka lakukan sekarang dapat menjadi pekerjaan pokok.

See also  Kepala Pelaksana BPBD Kota Medan Resmi Membuka Medan Rafting Championship 2022

“Masukan dari Mama-mama akan menjadi dasar pengembangan bagi kami dan Kementerian/Lembaga terkait. Kedepannya jika desa ini dikembangkan menjadi satu kawasan yang dapat menarik perhatian dari segi produksi bambunya, pertaniannya, infrastrukturnya, termasuk pariwisatanya,” jelas Deputi Nani.

Kunjungan dilanjutkan menuju Kampus Bambu Turetogo untuk melakukan kunjungan peninjauan sekaligus mengikuti Forum Diskusi secara hybrid dengan Pemda dan Mama-mama bambu di kabupaten lain diwilayah Pulau Flores terkait pengembangan bambu ke depan di NTT.

“Terdapat beberapa pencapaian yang telah kita raih di Nusa Tenggara Timur melalui pembudidayaan bambu, seperti terdapat 388 perempuan sebagai kader pelopor dalam pembibitan bambu, peningkatan pengetahuan dan kapasitas perempuan, terdapat 2.519.633 jumlah bibit bambu, dan kedepannya akan dikembangkan One Map Bamboo,” terang Monica, Direktur Eksekutif Yayasan Bambu Lestari.

One Map Bamboo merupakan sebuah sistem informasi terpusat dan pembelajaran yang terintegrasi dan berbasis digital dengan melibatkan para pihak dari berbagai spesialis serta peneliti tentang bambu. Pengembangan ini didasari oleh kurangnya informasi terkait sumber daya alam terutama bambu di Indonesia. Harapannya kedepan dapat dikembangkan 1.000 desa bambu pada skala nasional.

“Bambu ini memiliki potensi yang luar biasa dan saya sepakat kuncinya ada pada data. Kami akan dukung dan mendorong serta membantu untuk pembuatan One Map Bamboo dengan berkoordinasi dengan K/L terkait sehingga kita dapat memetakan potensi bambu untuk merancang renaksi kita,” ujar Deputi Nani.

Dirinya juga menyambut baik dan dorong pengembangan program 1000 desa bambu yang telah dicanangkan,

“Saat ini di NTT sudah ada 20 desa, mungkin kita bisa berfokus kepada target 200 Desa Bambu yang berada di NTT untuk dapat dicontohkan ke daerah lainnya di Indonesia,” tambahnya.

See also  Angkringan MasJog Taman Pintar Alternatif Diskusi Kaum Milenial

“Kita dapat meniru penerapan model ekonomi sirkuler dalam pengelolaan sampah, dimana kita dapat buat pabrik-pabrik kecil sebagai tempat pengumpulan dan pemrosesan bahan baku seperti bambu stik pengumpulan di tiap desa dan perlu investasi untuk membangun nanti kita buat satu pabrik besar yang dapat memproduksi barang-barang dari bambu sebagai induknya,” Usul Deputi Nani.

Empat aspek penting yang perlu diperhatikan untuk pengembangan ke depan adalah ekonomi, sosial, lingkungan dan ekologi, serta tata kelola/kelembagaan.
“Saat ini dua aspek utama yang perlu kita siapkan adalah lahan dan data, setelahnya kita dapat menghitung berapa investasi yang kita butuhkan dan juga pengembangan apa saja yang perlu kita lakukan,” tegas Deputi Nani.

Setelah diskusi di kampus Turetogo, rombongan melanjutkan kunjungan ke pabrik pengolahan bambu yaitu CV. Indo Bambu di Kabupaten Nagekeo yang melakukan kerja sama dengan mengambil bambu masyarakat untuk diolah menjadi bambu stik.

Bambu stik ini menjadi bahan baku pabrik PT. Indo Bambu di Bali yang akan mengolahnya menjadi produk akhir. PT. Indo Bambu dalam tahap awal telah memulai kerja sama dengan IKEA dalam pemasaran produknya. Kapasitas produksi PT. Indo Bambu baru dapat mengolah 8.000 stik bambu, masih jauh dari kebutuhan IKEA yang membutuhkan bahan baku bambu stik sebanyak 16.000 stik sehingga masih besar peluang pasar yang dapat dipenuhi oleh petani bambu.

Terakhir, rombongan berkunjung ke salah satu lokasi Pilot Project Kebun Kelor di Kupang yang merupakan upaya Pemprov dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat sekaligus sebagai sumber penghasilan ekonomi keluarga dengan PKK sebagai motor penggeraknya.

Diharapkan usaha kebun kelor ini dapat dikembangkan dengan penerapan teknologi dan didukung dengan kelembagaan dan pendanaan yang memadai sehingga dapat meningkatkan nilai tambah dari aneka produk-produk kelor yang dihasilkan. [MenkoMarves]

See also  Gubernur Kaltim Serahkan 7 Unit Kendaraan Operasional SLB Negeri

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*