Negara Rugi Rp 279,6 Miliar, Eks Dirut Bank BTN dan Menantunya Didakwa Pasal TPPU

Jakarta, chronosradio.com – Mantan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (BTN) Persero, Maryono dijerat dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) atas kasus dugaan korupsi Pemberian Fasilitas Pembiayaan dari Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada sejumlah perusahaan. Dari aksi Maryono itu, Negara ditaksir telah mengalami kerugian mencapai Rp 279,6 Miliar.

Pembacaan dakwaan dilakukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada Senin 22 Maret 2021. JPU menyebut, Maryono melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), dan melakukan perbuatan melawan hukum secara bersama-sama.

Perbuatan mantan Dirut Bank BTN Maryono itu dikenakan ancaman pidana sebagaimana tertuang pada Pasal 3 junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021.

Maryono didakwa melakukan tindak pidana TPPU bersama Widi Kusuma selaku pendiri dan pengelola PT Anak Usaha Semesta, yang merupakan pemilik merek Branche Bistro, yang juga menantu Maryono.

Kemudian, aksi mereka juga dilakukan bersama pemilik sekaligus Direktur PT Pelangi Putera Mandiri Yunan Anwar, pemilik sekaligus Komisaris PT Pelangi Putera Mandiri Ghofir Effendi, dan Ichsan Hassan selaku Komisaris Utama PT Titanium Property.

JPU menyebut Maryono memerintahkan petugas BTN Cabang Jakarta Harmoni dan Samarinda, untuk segera memproses permohonan kredit yang diajukan oleh PT Titanium Property dan PT Pelangi Putera Mandiri.

Maryono memutuskan memberikan persetujuan kredit yang diajukan kedua perusahaan tersebut. “Padahal, perusahaan dimaksud tidak layak untuk memperoleh fasilitas kredit karena permohonan pengajuan kredit yang diajukan tidak memenuhi persyaratan,” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Maryono disebut memerintahkan Kepala Cabang PT BTN Tbk Samarinda untuk menggunakan dana pengurusan sertifikat membantu pembayaran kewajiban bunga kredit PT Pelangi Putera Mandiri. Selain itu, Maryono juga disebut jaksa memberikan persetujuan kredit yang diajukan oleh PT Pelangi Putera Mandiri dan PT Titanium Property.

Jaksa menyebut, sebelum dan setelah dilakukan akad kredit, Maryono menerima sejumlah uang dari Ichsan, Yunan Anwar, serta Ghofir Effendi. Pemberian dilakukan melalui Widi Kusuma Purwanto yang tak lain adalah menantunya.

Jaksa menilai Maryono telah memperkaya diri sendiri dan Widi Kusuma sebesar Rp 4.506.000.000, memperkaya Yunan Anwar dan Ghofir Effendi melalui PT Pelangi Putera Mandiri sebesar Rp 114,9 miliar, serta memperkaya Ichsan Hassan melalui PT Titanium Property sebesar Rp 164.727.008.399,35. Yang merugikan keuangan Negara yaitu sebesar Rp 279.627.008.399,35 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Jaksa menilai perbuatan tersebut di antaranya bertentangan dengan Pasal 3 angka 4, Pasal 19 ayat 1 dan Pasal 23 Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN.

Kemudian, telah melanggar Surat Edaran Direksi PT BTN Tbk nomor: 18/DIR/CMO/2011 tanggal 24 Mei 2011 perihal Standard Operating Procedure Commercial Loan PT BTN Tbk, Lampiran Kebijakan Ketentuan Produk No. Indeks 003/P/CL/HCL Angka 3.1.3 Poin C 2 dan 10 Sub Poin 5.5. [Jon]

See also  Jamintel Kejaksaan Agung Tegakkan Hukum Berorientasi Suksesi Pembangunan Strategis

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*