PAKSIJI, Fasilitator Antikorupsi DIY Resmi Dikukuhkan Wagub DIY KGPAA Paku Alam X

Yogyakarta, chronosradio.com – Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X mengukuhkan pengurus forum PAKSIJI (Penyuluh Anti Korupsi Sahabat Integritas Jogja Istimewa) wilayah DIY, Jumat (25/02) pagi di Ballroom Nakula Sadewa, Grand Inna Hotel Malioboro, Kota Yogyakarta. PAKSIJI, yang berada di bawah koordinasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), merupakan forum yang bertujuan untuk menyosialisasikan gerakan anti korupsi khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam sambutan yang disampaikan, Sri Paduka berharap kelahiran PAKSIJI dapat membantu proses edukasi guna membangkitkan kesadaran masyarakat tentang batasan dan dampak korupsi. “Berbicara tentang strategi pemberantasan korupsi, dua aspek yang perlu ditekankan adalah keberlanjutan dan kesinambungan. Artinya, pemberantasan korupsi tidak boleh hanya fokus pada upaya-upaya represif dan kuratif. Melainkan, aspek preventif pun perlu turut diupayakan seperti aspek preventif jangka panjang yaitu edukasi,” jelas Sri Paduka yang hadir didampingi Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji.

Lebih lanjut, Sri Paduka menyampaikan apresiasi atas terbentuknya PAKSIJI. “Terbentuknya PAKSIJI adalah wujud nyata komitmen saudara-saudara, dalam menjalankan peran sebagai penyuluh antikorupsi. “Mari bersama-sama kita bangun sinergi, mari masing-masing laksanakan tugas dan tanggung jawab, baik dalam kapasitas kita sebagai kepanjangan tangan pemerintah, maupun sebagai elemen masyarakat sekaligus warga negara.”

Senada dengan pernyataan Wagub DIY, pada kesempatan yang sama, Deputi KPK Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Wawan Wardiana, mengatakan bahwa sosialisasi merupakan langkah awal untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang korupsi. “KPK memberikan pendidikan antikorupsi dari PAUD hingga maut, karena tidak ada jaminan seseorang itu tidak melakukan korupsi,” tegasnya.

Selain itu, menurutnya ada dua stategi lain yang dilakukan untuk memperkenalkan bahaya dan dampak korupsi. “Selain sosialisasi, strategi selanjutnya yang dilakukan adalah memperbaiki sistem admnistrasi dari kementerian hingga daerah. Strategi yang lain adalah penindakan sebagai efek jera supaya orang takut untuk korupsi,” urainya.

See also  Kampung Pesona Pujatim Raih Juara I Lomba Kampung Juara 2021

Tutur Wawan, tiga strategi tersebut tidak akan berjalan dengan efektif tanpa adanya peran serta masyarakat. “Sangat diperlukan sosialisasi melalui dunia pendidikan kepada masyarakat dimulai dari diri sendiri sebagai bagian terkecil,” imbuhnya.

Wawan menyampaikan bahwa para pengurus yang tergabung dalam forum penyuluh antikorupsi telah tersertifikasi. “Sejak 2017, KPK kerja sama dengan BNSP agar penyuluh mendapatkan sertifikasi. Di Jogja sendiri, sudah ada 100 orang lebih yang jadi penyuluh antikorupsi. Untuk di Indonesia, seluruh provinsi sudah punya forum, pusat ada 4 forum dan ada 1 asosiasi dosen penyuluh antikorupsi.”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*