Sandi E. Situngkir : Pentingnya Pengawasan Internal dan Eksternal POLRI

Jakarta, chronosradio.com – Kasus tewasnya Brigadir J di kediaman Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) nonaktif Irjen Ferdy Sambo masih terus menjadi perbincangan.  Berbagai analisa dan perspektif menghiasi media-media dan mengundang para intelektual turut menyuarakan pentingnya transparansi pihak kepolisian dalam memaparkan peristiwa tersebut.
Menukil laman CNN, Tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo rampung melakukan pendalaman dari hasil uji balistik Pusat Laboratorium Forensik di rumah Irjen Ferdy Sambo di Duren Tiga, Kalibata, Jakarta Selatan pada hari ini, Senin (1/8).

Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, pendalaman dilakukan terhadap dua alat bukti senjata penembakan yang ditemukan yakni Glock 17 milik Bharada E dan HS-9 milik Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J. Praktisi hukum Sandi Ebenezer Situngkir, SH., MH. turut memberikan persepektif terkait kejadian tersebut. Berikut ulasan dan pemaparan lengkapnya :

Dalam menjalanlan tupoksinya, Anggota Polri dapat bertindak menurut perkiraan sendiri. Polri menyebut kewenangan diskresi. Sehingga dengan kewenangan tsb, Anggota Polri adalah hukum itu sendiri. Dalam menegakkan ketertiban Anggota Polri dapat menembak masyarakat, sebagai Penegak hukum dapat atau mentersangkakan masyarakat. Hal ini terkait yudicial by crime, mencabut hak hidup manusia dan belum lagi potential crime krn atas nama ketertiban berada dalam *”pusaran ekonomi dan bisnis nasional”.

Hampir tidak Ada pengawasan Polri Paska Reformasi, dimana terjadinya Pemisahan Polri dari TNI. Dulu Polri hanya memiliki Divisi Provost. Penindakan dilakukan oleh CPM TNI. Maka lahirlah Divisi Propam, yg membawahi Biro Pertanggungjawaban Profesi (Wabprof), Pengamanan Internal (Paminal) dan Biro Provost. Di Mabes Polri Biro dipimpin oleh Pati berpangkat Brigjend. Meskipun Pasal 8 UU Kepolisian menyatakan Polri dibawah Presiden, tapi tidak pernah disebut Presiden adalah Pimpinan Tertinggi Polri, beda dengan UU TNI menyebut Presiden adalah Panglima Tertinggi TNI. Maka Tidak Heran Kapolrilah Pejabat Paling Berkuasa di RI setelah Presiden. Hal ini terlihat pada UU Kepolisian, seluruh Teknis Operasional Polri ditetapkan melalui Keputusan Kapolri (Pasal 9 UU Polri). Susunan kedudukan Per-UU-an RI tidak mengenal Perkapolri

See also  KSP Moeldoko Ajak Keluarga Besar Kawanua Gotong Royong Keluar dari Krisis

Yang Terjadi adalah hampir tidak ada pengawasan Polri. Padahal, Polri itu adalah hukum itu sendiri. Pasal 13 ayat 1 huruf l dan Pasal 15 ayat 2 huruf k, menyebutkan tugas dan fungsi Polri melakukan tugas dan fungsi lain menurut perundang-undangan. Padahal pada ayat sebelumnya sudah disebutkan tugas dan fungsi Polri menurut UU. Sehingga narasi “lain” dalam UU tersebut multi tafsir. Inilah yg disebut diskresi kewenangan dengan tafsir sendiri.

Dengan diskresi, Polri bisa menentukan mati hidupnya orang. Termasuk dipenjara atau tidak dipenjaranya orang tanpa ada pengawasan yg ketat. Seolah-olah Polri adalah lembaga yg baik dan tidak mungkin melakukan penyelewenangan tupoksi. Kalau ASN memiliki Bapeg, Komisi ASN, Polri hanya punya pengawasan internal termasuk Kompolnas.

Pasal 16 ayat 1 huruf l, Polri juga boleh melakukan tindakan lain dan pada ayat 2 disebutkan tindakan lain itu adalah patut, selaras, masuk akal. Termasuk Pasal 18 menyebutkan melakukan tindakan lain menurut *”penilaian sendiri “. Polri dapat bertindak menurut penilaian sendiri, menempatkan Polri menjadi lembaga setengah Tuhan yg tidak pernah salah.

Pengawasan di Polri dilakukan oleh DivPropam sebagai Penyelidik/Penyidik, selanjutnya kolektif kolegial dilakukan oleh Irwasum, DivKum, Wassidik, As SDM dan KaroOps Kapolri. Persidangan Kode Etik juga dilakukan internal oleh Polri, tanpa ada eksternal. Ingat kasus Akbp. Brotoseno, dihukum Tipikor tapi tidak dipecat. Kemudian lahirlah Perkap “Brotoseno” dia kemudian dipecat. Kembali lagi Polri mengadili Polri, sangat subjektif sekali. Bandingkan Hakim ada KY dan Bawas MA u sidang bersama. Polri tidak sama spt Kejaksaan

KOMPOLNAS, BUKAN LEMBAGA PENGAWASAN POLRI
Pasal 38 UU Polri tidak ada tugas sebagai pengawas Polri. Tugas Kompolnas hanya memberikan saran dan keluhan kepada Presiden. Pada huruf c.menyebutkan tugasnya menerima saran dan keluhan dari masyarakat mengenai kinerja kepolisian dan menyampaikannya kepada Presiden.

See also  Pemprov DKI Jakarta Gencar Memerangi Penggunaan Wadah Berbahan Plastik

Kembali lagi Polri menjadi lembaga yg tidak terjangkau. Kompolnas diketuai MenkoPolhukam, anggotanya Menkumham, Mendagri, Pakar Kepolisian (diisi oleh pensiunan Polri) dan masyarakat. Para Menteri itu Pemerintah, pensiunan Polri itu orang yg pernah Polisi. Dari segi keberimbangan person I’m, Tidak mungkin ada pengawasan dari Kompolnas. Kembali lagi Loe.. Lagi… Loe lagi

Institusi Polri sangat perlu dan mendesak akan adanya pengawasan independent dan termasuk penegakan Kode Etik independent. Jalan paling cepat adalah President Review, legislative review atau judicial review UU Polri. Hak Konstitusional kita sebagai warga negara terganggu atau terancam akibat tugas Polri melakukan tindakan lain atau perbuatan lain tanpa Pertanggungjawaban dan pengawasan independent.

Catatan Terlupakan pada Kasus Tewasnya Brigadir Jhosua Hutabarat. Oleh Sandi Ebenezer Situngkir, SH,MH, Advokat dan Aktifis Publik di Jakarta.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*