Sembilan Sikap Rakyat Lanny Jaya Tolak DOB, Bupati BJ Diberi Mosi Tidak Percaya

Lanni Jaya, chronosradio.com – Aksi damai ribuan rakyat Papua kabupaten Lanny Jaya tolak pemekaran provinsi di Papua dan Papua Barat khususnya provinsi Papua Pegunungan Tengah di Wilayah Lapago, Kamis (28/3/2022), mengeluarkan sedikitnya sembilan pernyataan sikap. Salah satu isi poin menegaskan rakyat Papua (Lanny Jaya) memberi mosi tidak percaya kepada bupati Befa Yigibalom.

“Kami rakyat bangsa Papua mengutuk keras elit politik Papua dan memberikan mosi tidak percaya kepada bupati Lanni Jaya Befa Yigibalom,” demikian bunyi poin pernyataan sikap tersebut dalam rilis yang diteruskan koordinator aksi, Roby Yigibalon, kepada Wagadei.com, Kamis (28/3/2022).

Aksi tersebut sendiri dilakukan di halaman kantor bupati kabupaten Lanny Jaya, Tiom, dengan tuntutan utama menuntut negara harus terlebih dahulu menyelesaikan akar persoalan politik bangsa West Papua sebelum melakukan pemekaran dan berbagai kebijakan. Mereka menyatakan sebab yang selama ini dituntut oleh rakyat Papua untuk selesaikan adalah penyebab dari pelanggaran HAM yang terjadi (tidak pernah berhenti) selama 60 tahun dari sejak 1962 sampai sekarang 2022, yaitu soal politik Papua yang dianeksasi secara tidak demokratis dan catat hukum.

“Karena pemekaran adalah bukan solusi akan mengatasi dan menyelesaikan konflik di Papua. Melainkan malah mengancurkan martabat orang Papua dan menambah persoalan baru diatas persoalan lain yang ada bagi bangsa Papua,” tegasnya.

Selain itu, dalam pernyataan sikap dikeluarkan, mereka menegaskan juga menolak dialog versi Indonesia yang direncanakan akan dimediasi oleh Komnas Ham Republik Indonesia.

Berikut sembilan (9) poin pernyataan sikap tegas rakyat Lanny Jaya:

Pertama, kami rakyat bangsa Papua pada umumnya dan pada khususnya masyarakat adat wilayah Lapago, kabupaten Lanny Jaya menolak dengan tegas kepada oknum atau elite politik lokalyang mengatasnamakan rakyat Lapago mewacakan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Maupun Kabupaten Kota.

See also  Balikpapan Harus Bersinergi Menyongsong Pembangunan IKN

Kedua, kami rakyat bangsa Papua neminta kepada pemerintah Pusat segera batalkan rencana pembahasan dan penetapan Daerah Otonomi Baru (DOB) khususnya wilayah Papua dan Papua Barat, karena pemekaran bukan solusi untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik di Papua. Melainkan mengancurkan martabat orang Papua dan menambah persoalan baru bagi bangsa Papua.

Ketiga, kami rakyat bangsa papua mengutuk keras elit politik Papua dan memberikan mosi tidak percaya kepada bupati Lanni Jaya Befa Yigibalom.

Keempat, kami rakyat bangsa Papua dengan tegas menolak dialog versi Indonesia yang dimediasi oleh Komnas Ham Republik Indonesia.

Kelima, kami rakyat bangsa Papua mendukung penuh kunjungan Komisiaris Tinggi Dewan Ham PBB untuk datang melakukan investigasi pelangaran Ham yang terjadi dimassa lalu dan dimassa kini di seluruh Tanah Papua.

Keenam, kamirakyat Papua nembutuhkan penyelesaian HAM bukan pemekaran. Pemekaran membawah orang Papua menuju pemusnahan etnis dan ras Melanesia (Genosida).

Ketujuh, kami rakyat bangsa Papua mendesak kepada pemerintah Republik Indonesia agar membuka ruang demokrasi yang seluas-luasnya dan membuka akses jurnalis nasuk di seluruh Tanah Papua dansegera berikan hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat bangsa Papua melalui nekanisme Internasional Amatau dibawah pengawasan PBB.

Kedelapan, kami rakyat bangsa Papua siap nenyambut kunjungan Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB ke West Papua.

Kesembilan, jika pemerintah Pusat tidak mengindahkan tuntutan rakyat Papua untuk hentikan pemekaran, maka Kami rakyat Papua akan menutup semua aktivitas kantor pemerintahan di wilayah Lapago dan Khususnya di Lanni Jaya (Papua). [Wagadei]

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*