Tanyakan Perda Perlindungan Masyarakat Sumut, Koalisi Percepatan Sambangi Kakanwil Kumham

Medan, chronosradio.com – Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Percepatan Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Sumatera Utara menyambangi kantor Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara pada Selasa, 06 April 2021. Kehadiran Koalisi ini adalah untuk menanyakan dan sekaligus berkonsultasi mengenai Percepatan Peraturan Daerah Masyarakat Adat Sumut.

Wina Khairina, sebagai perwakilan Sekretariat Koalisi Percepatan Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Sumatera Utara menyampaikan, kedatangan mereka ke Kantor Kanwil Kumham Provinsi Sumut adalah untuk bersilaturahmi serta melakukan koordinasi dan konsultasi, terkait upaya promosi perlindungan, pemenuhan hak-hak masyarakat adat melalui percepatan regulasi daerah Ranperda (Rancangan Peraturan Daerah) Masyarakat Adat Sumatera Utara. “Saat ini Ranperda tersebut sedang digodok di DPRD Sumatera Utara, setelah diketok palu pada Sidang Paripurna DPRD Sumut menjadi Ranperda Inisiatif DPRD Sumut pada 23 November 2020,” ujar Wina Khairina, dalam siaran pers, yang diterima Senin (12/04/2021).

Koalisi Percepatan Perda Masyarakat Adat Sumatera Utara ini diwakili lembaga anggota Koalisi antara lain Pengurus Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Sumatera Utara (PW AMAN Sumut), Perempuan Aman Sumut, BPRPI, BAKUMSU, dan WALHI Sumatera Utara.

Kehadiran Koalisi ini diterima oleh Perwakilan Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara, yakni Kepala Sub Bidang Fasilitasi Produk Hukum Daerah merangkap Koordinator Perancang Perundang-undangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Eka NAM Sihombing, didampingi oleh Perancang Madya Kantor Wilayah yaitu Yuli Rosdiana Sitorus dan Nurfatmah G.

Eka NAM Sihombing menyatakan, Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara menyambut baik upaya koordinasi dan konsultasi yang dilakukan Koalisi. “Sudah tepat upaya Koalisi untuk mendorong mekanisme hukum Peraturan Daerah untuk mendorong perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat di Sumatera Utara. Peran Kanwil Hukum dan HAM dalam PP 12 Tahun 2011, adalah wajib mengikutsertakan perencanaan daerah Kanwil Hukum dan HAM dalam proses pembuatan peraturan daerah. Karenanya, penting untuk mendorong Perda bersama-sama khususnya Perda Masyarakat Adat,” tutur Eka NAM Sihombing.

Pada kesempatan yang sama, Meiliana Yumi dari Dewan Nasional Perempuan Aman Region Sumatera menyatakan, kondisi Masyarakat Adat di Sumatera Utara terus terancam. Ancaman itu terutama diakibatkan banyaknya konflik agraria yang dihadapi masyarakat adat di Sumatera Utara.

Sementara itu, kata dia, tidak ada mekanisme penyelesaian konflik termasuk di daerah. Karenanya, Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Sumatera Utara ini sangat mendesak untuk disahkan. Meski begitu, upaya komunitas-komunitas Rakyat Penunggu mendorong pengakuan dari Desa terus diupayakan, menunggu proses legislasi di DPRD Sumatera Utara terus berjalan. “Saat ini terdapat 6 Kampung Rakyat Penunggu yang sudah mendapatkan pengakuan Desa terkait keberadaannya terkait subyek dan obyeknya sebagai masyarakat adat,” tutur Meiliana Yumi.

Juniarti Aritonang dari Bakumsu, menyatakan, Koalisi akan menyerahkan dokumen-dokumen terkait upaya legislasi yang sudah didorong oleh Koalisi dalam 6 tahun terakhir. Termasuk, data 6 komunitas yang ada di Sumatera Utara. “Yang harapannya bisa segera dibuat panitianya untuk melakukan verifikasi dan validasi, agar dapat disahkan untuk pertama sekali bersama Ranperda Tata Cara Pengaturan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Masyarakat Adat di Sumatera Utara,” ujar Juniarti Aritonang.

Di akhir pertemuan, Muhammad Ridwan mewakili Pengurus Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Sumatera Utara (PW AMAN Sumut) menyampaikan, secara Nasional, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara sudah menginventarisir sebanyak 92 regulasi daerah, baik berupa Pengaturan, Penetapan (Perda) dan SK (Gubernur, Bupati) yang sudah ada di Indonesia. “Di mana sebagian besar, Aman bersama jaringan pendukungnya ikut mendorong dan mengawalnya hingga kini,” ujar Muhammad Ridwan.

Roy Lumban Gaol mewakili Walhi Sumatera Utara menambahkan, sudah ada  4 Perda Masyarakat Adat di Sumatera Utara. Yaitu di Tobasa, Tapanuli Utara, Humbahas dan Langkat. “Ini menjadi catatan penting untuk segera mendorong Perda Payung di Sumatera Utara untuk pengakuan dan perlindungan masyarakat adat,  mengingat banyak konflik yang melibatkan masyarakat adat di Sumatera Utara,” jelas Roy Lumbangaol.

Ketua PW BPRPI Serdang, Jalo Hasudungan mengingatkan, jangan sampai masyarakat adat disingkirkan dari hak-haknya, karena keberadaannya belum diakui dan dilindungi, dikarenakan belum tersedianya regulasi, baik nasional maupun daerah terkait masyarakat adat. “Sejak 2013 Masyarakat Adat Sumatera Utara sudah memperlihatkan bahwa keberadaannya ‘ada’ dan terlihat pasca putusan MK 35 Tahun 2012. Dukungan Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara bagi kami sangat penting, untuk pemenuhan dan perlindungan masyarakat adat di Sumatera Utara,” ujar Jalo Hasudungan.

Pertemuan ditutup dengan sesi foto bersama dan serah terima Naskah Akademik dan Daftar Inventarisir Masalah (DIM) Koalisi atas Draft Ranperda Masyarakat Adat Sumut. Koalisi juga menyerahkan dokumen-dokumen pendukung untuk menjadi referensi bagi Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Sumatera Utara.

“Kami mengharapkan dukungan Bapak/Ibu dan  rekan-rekan media serta masyarakat luas bagi masyarakat adat dalam mendorong promosi, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat di Sumatera Utara. Melalui pengesahan Ranperda Masyarakat Adat Sumatera Utara,” tutup pengurus Sekretariat Koalisi Percepatan Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat Sumatera Utara, Wina Khairina. [Jon]

See also  Wishing Well

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*